Kilasan Krisis Libya
Dibandingkan presiden Tunisia, Mesir atau Yaman, kekuasaan Muammar Qadzafi di Libya jauh lebih panjang. Ia berkuasa sejak berhasil melakukan kudeta pada tahun 1969 hingga hari ini.
Qadzafi belum menunjukkan sinyal untuk "mengalah" pada tuntutan rakyatnya, meski korban telah berjatuhan. Penguasa Libya yang "nyentrik" itu tidak segan mengerahkan pasukan militer untuk meredam aksi protes. Bahkan, ia kabarnya memerintahkan para pilot pesawat tempur untuk menembaki demonstran antipemerintah.
Jumlah korban tewas dalam aksi unjuk rasa di Libya telah mencapai sekitar 400 orang ditambah ribuan lainnya mengalami luka-luka. Akibatnya, sang Kolonel mulai kehilangan dukungan dari dalam pemerintahannya sendiri. Duta Besar Libya di Malaysia, mengutuk tindakan represif militer dan menyebutnya sebagai pembantaian terhadap Libya. Sementara Dubes Libya di India, dilaporkan mengundurkan diri setelah mendengar Qadzafi mengerahkan pesawat tempur untuk menembaki para demonstran.
Ternyata, menumbangkan Qadzafi tidak semudah menumbangkan presiden Mesir atau Tunisia, karena ia demikian "nekat" menghadapi aksi protes rakyatnya sendiri.
Sejak berkuasa, sang penguasa Libya itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai "presiden atau jenderal". Ia selalu menegaskan bahwa kekuasaannya merupakan hasil konsensus umum atas dasar persaudaraan, setelah kudeta tahun 1969.
Dengan alasan "persaudaraan" itu, Qadzafi tidak memberi ruang bagi aksi unjuk rasa maupun perubahan rezim di Libya. Tindakan semacam itu dianggap pemberontakan dan pengkhianatan terhadap "saudara yang lebih tua."
Perekonomian Libya relatif stabil dengan pendapatan per kapita sekitar USD 14 ribu per tahunnya. Qadzafi melakukan investasi pada industri manufaktur serta menyerahkan investasi itu hanya pada para kroninya. Sebagai imbal balik, ia hanya meminta mereka "patuh secara total" pada pemerintahan dan kekuasaannya.
Itulah sebabnya, ia melihat aksi protes rakyat sebagai "pengkhianatan" yang tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog atau pemindahan kekuasaan pada pihak lain, karena Muammar Qadzafi-lah sesungguhnya rezim Libya itu sendiri. Institusi pemerintahan dan parlemen sudah lama mandul. Tak heran jika sejumlah organisasi hak asasi manusia menyebut Libya sebagai negara terburuk di dunia dalam hal hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Posisi Qadzafi semakin tak tergoyahkan menyusul pulihnya hubungan bilateral dengan AS, setelah Paman Sam menghapus Libya dari daftar negara pendukung teroris pada tahun 2007.
Pada tahun 2008, pemerintahan Qadzafi membayar uang kompensasi sebesar USD1,4 miliar pada AS, untuk dibagikan bagi para korban sejumlah aksi teror yang selama ini dituduhkan AS pada Libya. Sejak itulah, AS mulai kembali "ikut campur" di Libya.
Alih-alih mengklaim sebagai negara yang ingin menegakkan demokrasi, AS malah "mendukung" rezim yang tidak demokratis. AS bahkan bersikap lebih lunak terhadap tindakan represif Qadzafi pada para demonstran. Berbeda dengan kecaman keras AS terhadap tindakan represif Husni Mubarak saat revolusi Mesir.
Qadzafi juga mengamankan posisinya dengan memberikan jabatan penting pada anak-anaknya sendiri. Anaknya yang bernama Muttasim, ditunjuk sebagai penasehat keamanan dalam negeri. Yang lainnya, Khamis, ditunjuk sebagai komandan militer senior yang mengepalai Brigade Khamis, salah satu pasukan elit Libya yang sangat terlatih, Saadi ditunjuk sebagai pejabat pemerintahan senior dan Saif al-Islam ditunjuk sebagai kepala kebijakan urusan luar negeri Libya.
Sulit diprediksi seperti apa akhir dari revolusi rakyat Libya, meski kabar beredar menyebutkan sejumlah komandan batalion angkatan bersenjata mulai berpihak pada rakyat yang melakukan unjuk rasa, termasuk munculnya sosok putera dari pahlawan nasional Libya, Omar Al-Mukhtar yang ikut turun bersama para demonstran serta mendorong kelompok etnis dan politisi untuk menumbangkan Qadzafi.
Situasi di Libya tidak sama dengan di Tunisia atau Mesir, dimana parpol, militer dan institusi sipil berfungsi dengan baik. Konstitusi disusun berdasarkan apa yang disebut sebagai "Buku Hijau Qadzafi." Di negara itu juga tidak ada partai politik ataupun gerakan Islam yang cukup kuat. Hanya Qadzafi, satu-satunya kekuatan yang mengendalikan militer, institusi pemerintah bahkan kelompok etnis yang ada di negeri itu.
sumber : wartanews.com
